Posts

Showing posts from March, 2020

Basic Protective Measures Against The New Coronavirus

Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak, available on the WHO website and through your national and local public health authority. Most people who become infected experience mild illness and recover, but it can be more severe for others. Take care of your health and protect others by doing the following: Wash your hands frequently Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Why ? Washing your hands with soap and water or using alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands. Maintain social distancing Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing. Why? When someone coughs or sneezes they spray small liquid droplets from their nose or mouth which may contain virus. If you are too close, you can breathe in the droplets, including the COVID-19 virus if the person coughing has the disease. Avoid touching

Masih Bingung Apa itu Omnibus Law ? Yang Lagi Ramai di awal tahun 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa waktu terakhir, omnibus law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional. Istilah omnibus law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Omnibus law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni ombinibus law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja. Sebagaimana bahasa hukum lainnya, omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM. Baca juga: Omnibus Law, Jokowi Ganti SKK Migas dengan BUMN Khusus? Omnibus law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, omnibus law sudah kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandeme